RUMUSAN HASIL

SIMPOSIUM NASIONAL KEPENDUDUKAN TAHUN 2024

Simposium Nasional Kependudukan 2024 telah terlaksana pada tanggal 9 Oktober 2024 di Gedung UNS Tower, Universitas Sebelas Maret melalui daring dan luring. Seluruh rangkaian kegiatan telah bersama-sama diikuti oleh peserta yang berfokus pada pengembangan strategi dan rekomendasi untuk pencapaian target stunting, kemiskinan ekstrem, SDGs 2030, dan implementasi grand desain pembangunan kependudukan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Dr. Nurjaeni, SSi, MSR sebagai Ketua Tim Kerja Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2024 menyampaikan rumusan hasil Simposium Nasional Kependudukan 2024 sebagai berikut:

1. Transformasi kebijakan kependudukan menuju Indonesia Emas 2045 merupakan langkah strategis untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia dalam menghadapi tantangan global di masa depan. Transformasi ini tidak hanya menitikberatkan pada aspek demografi, tetapi juga pada pembangunan berkelanjutan yang inklusif, inovatif, dan berbasis teknologi.

 

2. Mempertimbangkan mega trend kependudukan nasional dan analisis situasi kondisi capaian kependudukan maka arah kebijakan juga harus mencakup:

1) mempertahankan tingkat kelahiran pada angka replacement level secara nasional;

2) mengurangi disparitas capaian kependudukan antar wilayah;

3) meningkatkan kesehatan reproduksi dengan mengurangi kehamilan berisiko;

4) meningkatkan kualitas penduduk menuju tercapainya ketahanan demografi;

5) pemanfaatan bonus demografi;

6) mengantisipasi masuknya era penuaan penduduk dengan berbagai kebijakan pro lansia;

7) meningkatkan derajat kesehatan masyarakat;

8) meningkatkan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan, dan

9) meningkatkan partisipasi masyarakat melaporkan peristiwa kependudukan.

3. Dalam optimalisasi peran daerah dalam pembangunan kependudukan menuju indonesia emas 2045 diperlukan penguatan peran pemerintah daerah dalam:

a. Otonomi daerah berorientasi pada peningkatan kemandirian dan kesejahteraan daerah;

b. Kewenangan: kependudukan urusan wajib non pelayanan dasar, dan transmigrasi urusan pilihan menjadi urusan wajib pelayanan dasar;

c. Keberhasilan urusan kependudukan menjadi tanggung jawab kepala daerah;

d. Peningkatan akurasi, cakupan, dan dokumen kependudukan dukcapil;

e. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, jaminan sosial dan lapangan kerja;

f. Ekstensifikasi dan intensifikasi PAD.

4. Ekonomi dan kewirausahaan memiliki peran penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Rekomendasi untuk peningkatan ekonomi dan kewirausahaan untuk mendukung Indonesia Emas 2045 yaitu

(1) sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat;

(2) penguatan ekosistem kewirausahaan;

(3) penguatan infrastruktur yang mendukung, termasuk infrastruktur digital;

(4) pendidikan dan pelatihan berkelanjutan melalui pelatihan ulang (reskilling) dan peningkatan keterampilan (upskilling) yang sesuai dengan dunia usaha dan industry;

(5) regulasi yang mendukung dan berkeadilan;

(6) peningkatan inovasi dan riset;

(7) inkubasi bisnis;

(8) penguatan ekonomi lokal..

5. Grand Design Pembangunan Kependudukan menyebutkan bahwa peningkatan kualitas penduduk di bidang ekonomi dilakukan melalui peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran dan pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

6. Ekosistem Sekolah Peternak Rakyat yang dikembangkan IPB, apabila didorong dengan baik, maka akan dapat mendorong perubahan iklim. Selian itu, IPB telah mendukung petani di sekitar kampus sehingga dapat menyuplai swalayan dan supermarket di sekitar kampus dan IPB mendorong petani desa untuk bisa ekspor produk pertanian ke luar negeri. Jika pendapatan petani tinggi, maka akan meningkatkan kualitas SDM dan jika gizi kita baik maka kita akan menjadi generasi yang berkualitas.

7. Stunting masih menjadi program prioritas nasional. Anak-anak yang saat ini berusia balita, akan menjadi angkatan kerja di tahun 2045. Jika saat ini mampu menghapus stunting, maka akan menjadi angkatan kerja yang berkualitas dan menjadi modal dasar untuk memacu pertumbuhan ekonomi.

8. Pertumbuhan Gross Domestic Regional Product (GDRP) sektor primer akan berkontribusi pada peningkatan prevalensi stunting, sementara pertumbuhan GDRP sektor sekunder akan berkontribusi pada penurunan prevalensi stunting di Indonesia.

9. Arah kebijakan dan strategi Badan Gizi Nasional 2025-2029 untuk mewujudkan manusia Indonesia berkualitas, adalah:

1) Peningkatan akses terhadap pangan sehat;

2)Peningkatan pengetahuan dan kesadaran konsumsi pangan sehat (healthy food);

3) Pembiasaan / pembudayaan perilaku hidup sehat.

Secara konkrit, kebijakan tersebut dirumuskan dalam program pemberian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.

10. Alur produksi dan distribusi pelayanan makan bergizi adalah:

1) Bumdes dan koperasi akan menyuplai bahan baku kepada unit layanan

2) Unit layanan akan mengolah, pemorsian dan distribusi kepada sasaran bekerjasama dengan posyandu, TP PKK, puskesmas dan bidan.

11. Isu strategis dan kebijakan kependudukan harus melihat kebijakan lansia karena meningkatnya jumlah lansia (65+) termasuk pada peningkatan umur harapan hidup yang harus disertai dengan esehatan dan kesejahteraan. Selain itu harus mengacu pada megatrend situasi demografi dan tantangan global yang memiliki pola serupa dengan fenomena kependudukan di Indonesia.

12. Tujuan pelayanan kesehatan lansia adalah agar Pra lansia dan lansia Indonesia mendapatkan akses dan kualitas pelayanan sehingga menjadi lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat. Dengan demikian untuk mewujudkan lansia yang sehat, mandiri, aktif, produktif dan berdaya guna bagi keluarga dan masyarakat, diperlukan adanya:

a. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer

b. Pelatihan Tenaga Kesehatan Khusus Lansia

c. Pengembangan Infrastruktur Kesehatan

d. Penguatan Sistem Kesehatan Untuk Lansia Seperti Posbindu dan Jejaring Puskesmas

e. Pendekatan Berbasis Komunitas

13. Pembangunan IKN bertujuan mewujudkan target Indonesia menjadi negara maju sesuai dengan Visi Indonesia 2045. Diharapkan dengan pembangunan IKN tercapai pemerataan ekonomi, penduduk, dan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Dampak IKN terhadap persebaran dan mobilitas penduduk antara lain

(1) perpindahan penduduk (dalam hal ini PNS) dan desentralisasi;

(2) penyebaran pusat kegiatan ekonomi terutama pada kota penyangga di Kalimantan Timur dan perkembangan industri dan investasi;

(3) perubahan pola mobilitas dengan perbaikan infrastruktur transportasi dan adanya arus komuter;

(4) pengurangan kepadatan di Pulau Jawa;

(5) urbanisasi dan pertambahan kota baru;

(6) dampak sosial, ekonomi dan budaya di daerah penyangga;

(7) IKN akan menjadi simbol sentralisasi baru yang memperkuat kohesi nasional;

(8) mengurangi kesenjangan antara wilayah timur dan barat;

(9) serta mempercepat pembangunan di luar Jawa. 

14. Tujuan pembangunan kota berkelanjutan itu harus mencakup beberapa hal yaitu pembangunan integrasi risiko bencana, rencana tata ruang yang responsif, teknologi, inovasi, sistem drainase, pengelolaan air, restorasi ekosistem, partisipasi masyarakat, pendanaan, kebijakan, monitoring dan evaluasi.

15. Pembangunan kota yang berkelanjutan berbasis SDG 11 dan mitigasi bencana. Pendekatan Pembangunan yang mempertimbangkan risiko bencana dalam perencanaan dan pengembangan kota, dengan tujuan untuk menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, inklusif, dan berkelanjutan.

16. Upaya pemulihan di Kota Palu telah membawa kemajuan signifikan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan penurunan risiko bencana. Dengan memfokuskan pada kolaborasi multi-pemangku kepentingan, Kota Palu menjadi model bagi daerah lain dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

17. Transformasi digital diperlukan di dunia pendidikan. Dunia saat ini telah memasuki era Revolusi Industri 4.0 yang menuntut penguasaan teknologi sebagai kekuatan penggerak proses transformasi kehidupan dan kemajuan di suatu negara. Transformasi digital mendorong kolaborasi dan inovasi untuk menciptakan pendidikan dengan pembelajaran tanpa batas.

18. Potensi era bonus demografi memberi peluang untuk meningkatkan produktivitas ekonomi dan membuka peluang lahirnya wirausaha terutama di sektor kreatif dan digital, namun tantangannya adalah lulusan perguruan tinggi yang tidak memiliki keterampilan yang dibutuhkan industri, rendahnya penciptaan lapangan kerja dan tingginya tenaga kerja sektor informal. Bonus demografi mencapai titik puncak tahun 2020 dan akan mulai melandai pada tahun 2030 sehingga perlu didukung oleh kebijakan pemerintah yang mangkus dan sangkil. Postur pertumbuhan ekonomi masih perlu ditopang oleh konsumsi dan konstruksi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB), dan perlu digenjot oleh industrialisasi.

19. Inisiatif strategis perguruan tinggi mendukung SDGs adalah melalui integrasi SDGs dalam kurikulum, penguatan program inklusi digital, pendidikan keterampilan berbasis industri, dan peningkatan riset strategis.

20. Inovasi Program Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam penanggulangan permasalahan kependudukan, yaitu melalui pembukaan jurusan demografi / kependudukan, integrasi materi kependudukan kedalam berbagai bidang ilmu, KKNT kependudukan, pembentukan pusat kajian kependudukan, pembentukan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) kependudukan, dan kompetisi dengan tema kependudukan.

SURAKARTA, BKKBN --- Ketua Tim Kerja Simposium Nasional Kependudukan 2024, Dr. Nurjaeni, SSi, MSR menyampaikan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan terus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045, melalui pembangunan keluarga berkualitas di kampung KB. Hal tersebut disampaikannya pada saat Simposium Nasional Kependudukan 2024, tentang "Transformasi Kebijakan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu (9/10/2024).

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Plt. Kepala BKKBN RI, Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum: "Dengan cara tetap menjaga keseimbangan Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total yang ditargetkan  2,10, karena jika terlalu rendah juga akan mempengaruhi berbagai aspek, baik sosial maupun ekonomi. Untuk menjaga penduduk tumbuh seimbang, TFR harus tetap diupayakan tidak melebihi dari angka rata-rata nasional 2,10. Oleh karena itu, 2,18 (data BPS) yang secara nasional , ini bisa kita turunkan. Namun disparitas di masing-masing provinsi, TFR-nya berbeda-beda. Di Yogyakarta TFR nya di bawah 2,0, sementara di NTT masih 2,7,” ungkapnya.

Untuk itu, Sundoyo menilai perlunya intervensi terhadap provinsi maupun kabupaten/kota yang gap TFR-nya masih tinggi. Sehingga keluarga yang berkualitas tersebar secara merata.

“Dalam hal ini diperlukan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan yang komprehensif, untuk memastikan perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Sundoyo.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, menyampaikan program makan bergizi gratis, yang digagas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mekanisme pelaksanaannya terus dimatangkan.

Program ini dinilai akan bisa mengatasi masalah  stunting,  karena menyasar tidak hanya pelajar tapi juga ibu hamil.

Dadan menyampaikan program makan bergizi gratis akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025, dengan sasaran tidak hanya anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA, namun termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

“Program ini untuk menyelesaikan semua tahapan pertumbuhan, mulai dari dalam kandungan, ibu hamil, ibu menyusui, balita sampai anak SMA. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipecah,” tegas Dadan.

Menurutnya, jika salah satu unsur tersebut tidak diintervensi, hasilnya tidak akan maksimal. Karenanya harus dikerjakan secara bersama-sama.

“Untuk itu,  kita berkolaborasi dengan semua unsur. Termasuk BKKBN dengan penanganan stuntingnya, karena kami diberi kewenangan untuk intervensi gizinya,” ujarnya.

Jumlah sasaran penerima makan bergizi gratis ini nantinya ada sekitar 82,9 juta jiwa.

Dadan juga menyinggung terkait perubahan nama dari Makan Siang Gratis menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan itu didasarkan atas uji coba yang selama ini digelar di berbagai daerah di Indonesia.

“BGN berkolaborasi dengan semua pihak. Intervensi terkait gizinya di kami karena memang sudah wewenang. Untuk pelaksanaan lainnya tetap berkolaborasi dengan pihak lain. Terkait data kependudukan pasti dari BKKBN,” ungkap Dadan.

Dadan mengatakan, masa kritis dalam pertumbuhan dimulai saat anak berusia 9-17 tahun. “Pada masa itu intervensi gizi sangat diperlukan. Karena itu, kami menetapkan sasaran program MBG mulai dari ibu hamil dan menyusui, anak balita, sampai anak SMA, baik kaya ataupun miskin,” pungkas Dadan.

● Butuh Kolaborasi

Hasil uji coba diketahui anak PAUD-SD kelas II, sekolah hanya sampai pukul 10.00. Maka, makanan dikirim ke anak-anak pada pukul 08.00. Anak SD kelas III-VI bersekolah hingga pukul 12.00, dan makanan akan mereka terima sekitar pukul 09.00. Sementara anak sekolah tingkat SMP-SMA, jam sekolah hingga pukul 14.00 atau 16.00, maka makanan diterima mereka sekitar 11.30.

“Karena diterima oleh anak-anak dengan berbagai jam itu, tidak cocok lagi kalau menggunakan nama Makan Siang Gratis, tetapi diubah menjadi Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.

Sementara Plt. Kepala BKKBN, Sundoyo, menyampaikan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dibutuhkan kolaborasi dengan setiap pihak, dan tidak bisa eksklusif atau berjalan sendiri. Termasuk dalam program MBG itu.

Menurut Sundoyo, semua pihak diharapkan berkontribusi dalam kolaborasi, karena tujuan program MBG untuk menciptakan generasi sehat sehingga Indonesia Emas di 2045 dimungkinkan dicapai.

“Badan Gizi Nasional berperan dengan intervensi gizi, BKKBN berperan dalam hal informasi dan data ataupun lainnya, seperti lembaga atau kementerian yang lainnya juga,” ungkap Sundoyo.

Terkait penanganan stunting yang menjadi tanggung jawab BKKBN, Sundoyo menyampaikan saat ini sedang dilakukan kajian penurunan stunting selama 2024 untuk dijadikan dasar kebijakan intervensi stunting pada 2025.

"Tunggu saja hasilnya tiga bulan ke depan, akan dirilis. Dan nanti bisa dilihat terkait dengan penurunan angka stunting,” ungkap Sundoyo.

● Kebijakan Kependudukan

Sementara Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (KPTPK), Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si menyampaikan dukunganya  terhadap Transformasi Kebijakan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045.

“Tentu akan membuatkan kajian-kajian yang akan diberikan kepada pemerintahan baru, agar dapat mengambil kebijakan yang tepat terkait kependudukan,” ungkapnya.

Simposium Nasional Kependudukan tahun 2024 menampilkan sejumlah narasumber: Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN); Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Mag. (Staf Ahli Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi).

Hadir juga Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D (Kepala Sekretariat Nasional SDGs); Purwanti, SKM. M.Kes (Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Surakarta); Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si (Rektor Universitas Sebelas Maret); Prof. Arif Satria, S.P, M.Si (Rektor IPB University); Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak (Rektor Universitas Airlangga).

Berikutnya, hadir Dr. Ir. Krismadinata, S.T, M.T. (Rektor Universitas Negeri Padang); Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng (Rektor Universitas Tadulako); Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M (Rektor IPDN); Prof. Dr. Komarudin, M.Si (Rektor Universitas Negeri Jakarta); Arif Nurudin, ST, MT (Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon); Dr. M. Sirod (Ketua Umum HIPPI Jakarta Timur).*