0 Comments

SURAKARTA, BKKBN --- Ketua Tim Kerja Simposium Nasional Kependudukan 2024, Dr. Nurjaeni, SSi, MSR menyampaikan bahwa Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan terus menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045, melalui pembangunan keluarga berkualitas di kampung KB. Hal tersebut disampaikannya pada saat Simposium Nasional Kependudukan 2024, tentang "Transformasi Kebijakan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045" di Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta, Rabu (9/10/2024).

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Plt. Kepala BKKBN RI, Dr. Sundoyo, SH, MKM, M.Hum: "Dengan cara tetap menjaga keseimbangan Total Fertility Rate (TFR) atau angka kelahiran total yang ditargetkan  2,10, karena jika terlalu rendah juga akan mempengaruhi berbagai aspek, baik sosial maupun ekonomi. Untuk menjaga penduduk tumbuh seimbang, TFR harus tetap diupayakan tidak melebihi dari angka rata-rata nasional 2,10. Oleh karena itu, 2,18 (data BPS) yang secara nasional , ini bisa kita turunkan. Namun disparitas di masing-masing provinsi, TFR-nya berbeda-beda. Di Yogyakarta TFR nya di bawah 2,0, sementara di NTT masih 2,7,” ungkapnya.

Untuk itu, Sundoyo menilai perlunya intervensi terhadap provinsi maupun kabupaten/kota yang gap TFR-nya masih tinggi. Sehingga keluarga yang berkualitas tersebar secara merata.

“Dalam hal ini diperlukan implementasi Grand Design Pembangunan Kependudukan yang komprehensif, untuk memastikan perkembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan,” ungkap Sundoyo.

Di sisi lain, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Prof. Dr. Ir. Dadan Hindayana, menyampaikan program makan bergizi gratis, yang digagas Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, mekanisme pelaksanaannya terus dimatangkan.

Program ini dinilai akan bisa mengatasi masalah  stunting,  karena menyasar tidak hanya pelajar tapi juga ibu hamil.

Dadan menyampaikan program makan bergizi gratis akan mulai dilaksanakan pada Januari 2025, dengan sasaran tidak hanya anak sekolah dari jenjang SD hingga SMA, namun termasuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita.

“Program ini untuk menyelesaikan semua tahapan pertumbuhan, mulai dari dalam kandungan, ibu hamil, ibu menyusui, balita sampai anak SMA. Ini satu rangkaian yang tidak bisa dipecah,” tegas Dadan.

Menurutnya, jika salah satu unsur tersebut tidak diintervensi, hasilnya tidak akan maksimal. Karenanya harus dikerjakan secara bersama-sama.

“Untuk itu,  kita berkolaborasi dengan semua unsur. Termasuk BKKBN dengan penanganan stuntingnya, karena kami diberi kewenangan untuk intervensi gizinya,” ujarnya.

Jumlah sasaran penerima makan bergizi gratis ini nantinya ada sekitar 82,9 juta jiwa.

Dadan juga menyinggung terkait perubahan nama dari Makan Siang Gratis menjadi Makan Bergizi Gratis (MBG). Perubahan itu didasarkan atas uji coba yang selama ini digelar di berbagai daerah di Indonesia.

“BGN berkolaborasi dengan semua pihak. Intervensi terkait gizinya di kami karena memang sudah wewenang. Untuk pelaksanaan lainnya tetap berkolaborasi dengan pihak lain. Terkait data kependudukan pasti dari BKKBN,” ungkap Dadan.

Dadan mengatakan, masa kritis dalam pertumbuhan dimulai saat anak berusia 9-17 tahun. “Pada masa itu intervensi gizi sangat diperlukan. Karena itu, kami menetapkan sasaran program MBG mulai dari ibu hamil dan menyusui, anak balita, sampai anak SMA, baik kaya ataupun miskin,” pungkas Dadan.

● Butuh Kolaborasi

Hasil uji coba diketahui anak PAUD-SD kelas II, sekolah hanya sampai pukul 10.00. Maka, makanan dikirim ke anak-anak pada pukul 08.00. Anak SD kelas III-VI bersekolah hingga pukul 12.00, dan makanan akan mereka terima sekitar pukul 09.00. Sementara anak sekolah tingkat SMP-SMA, jam sekolah hingga pukul 14.00 atau 16.00, maka makanan diterima mereka sekitar 11.30.

“Karena diterima oleh anak-anak dengan berbagai jam itu, tidak cocok lagi kalau menggunakan nama Makan Siang Gratis, tetapi diubah menjadi Makan Bergizi Gratis,” jelasnya.

Sementara Plt. Kepala BKKBN, Sundoyo, menyampaikan dalam menyongsong Indonesia Emas 2045 dibutuhkan kolaborasi dengan setiap pihak, dan tidak bisa eksklusif atau berjalan sendiri. Termasuk dalam program MBG itu.

Menurut Sundoyo, semua pihak diharapkan berkontribusi dalam kolaborasi, karena tujuan program MBG untuk menciptakan generasi sehat sehingga Indonesia Emas di 2045 dimungkinkan dicapai.

“Badan Gizi Nasional berperan dengan intervensi gizi, BKKBN berperan dalam hal informasi dan data ataupun lainnya, seperti lembaga atau kementerian yang lainnya juga,” ungkap Sundoyo.

Terkait penanganan stunting yang menjadi tanggung jawab BKKBN, Sundoyo menyampaikan saat ini sedang dilakukan kajian penurunan stunting selama 2024 untuk dijadikan dasar kebijakan intervensi stunting pada 2025.

"Tunggu saja hasilnya tiga bulan ke depan, akan dirilis. Dan nanti bisa dilihat terkait dengan penurunan angka stunting,” ungkap Sundoyo.

● Kebijakan Kependudukan

Sementara Ketua Konsorsium Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (KPTPK), Prof. Dr. Hartono, dr. M.Si menyampaikan dukunganya  terhadap Transformasi Kebijakan Kependudukan Menuju Indonesia Emas 2045.

“Tentu akan membuatkan kajian-kajian yang akan diberikan kepada pemerintahan baru, agar dapat mengambil kebijakan yang tepat terkait kependudukan,” ungkapnya.

Simposium Nasional Kependudukan tahun 2024 menampilkan sejumlah narasumber: Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, S.Si, M.Eng (Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN); Prof. Dr. Muhammad Adlin Sila, Mag. (Staf Ahli Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi).

Hadir juga Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D (Kepala Sekretariat Nasional SDGs); Purwanti, SKM. M.Kes (Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kota Surakarta); Prof. Dr. Hartono, dr., M.Si (Rektor Universitas Sebelas Maret); Prof. Arif Satria, S.P, M.Si (Rektor IPB University); Prof. Dr. Mohammad Nasih, S.E., M.T., Ak (Rektor Universitas Airlangga).

Berikutnya, hadir Dr. Ir. Krismadinata, S.T, M.T. (Rektor Universitas Negeri Padang); Prof. Dr. Ir. Amar, ST., MT., IPU., ASEAN Eng (Rektor Universitas Tadulako); Prof. Dr. Drs. H. Hadi Prabowo, M.M (Rektor IPDN); Prof. Dr. Komarudin, M.Si (Rektor Universitas Negeri Jakarta); Arif Nurudin, ST, MT (Rektor Universitas Muhammadiyah Cirebon); Dr. M. Sirod (Ketua Umum HIPPI Jakarta Timur).*